Barangkali seperti inilah kekhawatiran sebagian kaum muslim. "Kalau kita tidak memilih, nanti suara kita bakal dicoblos orang-orang liberal dan tidak pro-Islam," kata Fathiyah, warga Bekasi, Jawa Barat, kepada merdeka.com kemarin.
Pujo, warga lainnya, menjelaskan alasannya ikut mencoblos dalam pesta demokrasi tahun ini. "Jika Indonesia dipimpin non-muslim, urusan halal haram dalam makanan, minuman, dan obat sulit terjaga," ujarnya.
Apalagi, para wakil rakyat terpilih nantinya bakal merumuskan undang-undang yang juga mengatur kehidupan kaum muslim sebagai mayoritas. "Masak, kita rela diatur oleh mereka," tuturnya.
Barangkali ini terdengar seperti isu agama. Namun dalam teori sosial, manusia cenderung memilih orang atau sesuatu yang memiliki kedekatan dengan dirinya. Seperti kedekatan agama, suku, dan sebagainya.
Padahal Islam tidak melarang bekerja sama dengan non-muslim selama itu mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Seperti firman Allah dalam Alquran surat Al-Mumtahanah ayat 8: Allah tidak melarang kamu berbuat baik (bekerja sama) dan berlaku adil terhadap orang-orang (umat agama lain) tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berlaku adil.
Kerja sama dengan non-muslim sebenarnya bermula sejak Rasulullah menyusun Piagam Madinah yang pada pasal 37 berbunyi: Kaum Yahudi dan muslim membiayai pihaknya masing-masing. Kedua pihak akan saling membela menghadapi pihak memerangi kelompok-kelompok masyarakat menyetujui perjanjian ini. Kedua pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.
Alhasil, menolak bekerja sama dengan non-muslim dinilai menghalangi kedamaian dan kemajuan sangat dikecam oleh Rasulullah. Nabi bersabda, "Siapa menzalimi (membunuh) seorang kafir zimmi dalam masyarakat damai maka ia tidak memperoleh aroma surga."(Sahih Bukhari Juz 6, hadis 6516).
Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Surga itu haram bagi orang membunuh orang kafir zimmi, menzalimi, atau membebani tugas diluar kesanggupannya.
Sebab itu, yang terpenting adalah kompetensi, integritas, dan moralitas calon pemimpin. Tidak peduli latar belakang, agama atau etniknya. Buat apa dipimpin seorang muslim tapi bodoh dan tidak mampu berlaku adil.
Bagikan Untuk Kebaikan
0 Comments
