Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sampai April ini baru dapat melakukan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 tidak sampai 5 persen. Sedangkan APBD DKI Jakarta tahun ini mencapai Rp 72 triliun.
Pakar Tata Ruang Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harusnya bisa memberikan penjelasan mengenai lambatnya penyerapan. Sebab mereka pengguna anggaran. Sedangkan, pengawasan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), dinilai mengendur usai pendeklarasiannya sebagai calon presiden.
Yayat menjelaskan, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuntut SKPD bergerak cepat dan terbuka. Namun dengan lambatnya penggunaan APBD, menurut Yayat, berarti penerapan sikap itu belum berhasil.
"Inilah yang sebetulnya harus dievaluasi kenapa penyerapan anggaran ini rendah, ini patut ditanyakan kepada SKPD. Di sini, apakah sikap itu terbentuk atau tidak? Jokowi lalu sibuk dengan kampanye, makanya ini melambatkan," jelas Yayat saat dihubungi merdeka.com, Minggu (13/4).
Bahkan, Yayat menilai, usaha Jokowi dan Ahok memarahi beberapa SKPD tidak dapat mengubah sikap mereka. Karena akhirnya hanya ada rasa takut tanpa adanya perbuatan yang nyata. Sehingga ketika ada kekeliruan tidak segera melaporkan atau merubahnya.
"Kalau gubernur marah itu efektif gak? Apakah mereka motivasi yang kuat gak untuk melakukan perubahan, birokrat ini mereka terlalu takut dimarahin, jadi mereka diam saja," terangnya.
Sebelumnya, Jokowi) mengimbau untuk menggunakan APBD 2014 dengan cepat saat melakukan pengarahan kepada SKPD di Balai Kota DKI Jakarta. Di mana dalam kesempatan ini dihadiri lurah dan camat seluruh Jakarta. Karena sampai bulan ini SKPD dan dinas-dinas Pemprov DKI Jakarta masih belum maksimal dalam penggunaannya
"Pelaksanaan APBD 2014 saya kira sudah tahu semua Perda APBD sudah ditetapkan. April banyak dinas, sudin dan SKPD belum bergerak apa-apa. Perlu saya sampaikan sampai delapan April kemarin penyerapan belanja baru 4,56 persen," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/4).
Selain itu, Jokowi mengingatkan, walaupun diharapkan bekerja dengan cepat, bukan berarti bisa sembarangan. Sebab pengawasan dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran tetap harus dijaga. Karena pada penggunaan APBD 2013, ia menilai, masih jauh dari harapan.
"Kehati-hatian bapak ibu, hati-hati bolak balik, uang APBD gede banget, besar sekali, penggunaan dengan hati-hati memproteksi bapak ibu semuanya," jelasnya.
Bagikan Untuk Kebaikan
0 Comments
